Layanan Pendampingan

Syarat dan Ketentuan Layanan Pendampingan (Bantuan Hukum) Gratis Di Kantor Yayasan Bantuan Hukum RAM Indonesia (YBH RI) adalah sebagai berikut:

  1. Permohonan Layanan Bantuan Hukum wajib diajukan langsung oleh Calon Penerima Bantuan Hukum, kecuali:
    • Kasus Anak yang berkonflik dengan Hukum, maka yang menjadi Pemohon adalah Orangtua Anak/Wali Anak;
    • Kasus Pidana yang Tersangka/Terdakwa dalam status tahanan atau Terpidana yang sedang menjalani masa hukuman, dapat diwakili oleh Keluarga/Kerabat terdekat/teman.
  2. Permohonan diajukan secara tertulis (atau mengisi Formulir) yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  3. Melampirkan dokumen, antara lain:
    • Kartu Identitas berupa KTP dan/atau Kartu Keluarga;
    • Surat Keterangan Tidak Mampu (bagi Pemohon tidak mampu) yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon serta dilegalisir. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan tidak mampu;
    • Dokumen yang berkenaan dengan perkara (Jika ada);
  4. Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan layanan bantuan hukum yang diajukan pemohon mutlak menjadi kewenangan YBH RAM INDONESIA (YBH RI);
  5. Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan layanan bantuan hukum yang diajukan pemohon dikeluarkan sesaat setelah permohonan diajukan atau selambat-lambatnya 3 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diajukan;
  6. Apabila permohonan diterima, Penerima Layanan Bantuan Hukum (Klien) wajib untuk:
    • Aktif: Klien memiliki tanggungjawab langsung terhadap masalah/persoalan yang sedang dihadapinya, sehingga klien harus aktif dalam setiap tahapan penangan masalah/persoalan tersebut. LBH Surabaya mendorong klien agar dapat menyelesaikan masalah/persoalan hukumnya secara mandiri;
    • Kooperatif: Klien wajib memberikan informasi yang utuh, data-data pendukung, alat-alat bukti dan atau hal-hal lain yang diperlukan dalam penanganan kasusnya;
    • Jujur dan terbuka: Klien wajib memberikan informasi yang jujur dan lengkap, sehingga akan membantu akurasi pemberian bantuan hukum oleh LBH Surabaya. Informasi yang tidak jujur dan tidak lengkap dapat berakibat pada kesalahan dalam pemberian layanan bantuan hukum;
  7. Penerima layanan bantuan hukum berhak untuk tidak menggunakan dan atau mengakhiri pemberian layanan bantuan hukum yang diberikan YBH RAM INDONESIA (YBH RI);
  8. Apabila antara klien dan YBH RAM INDONESIA (YBH RI) terikat surat kuasa, maka pemutusan dan atau pengakhiran pemberian layanan bantuan hukum wajib disepakati oleh kedua belah pihak;
  9. YBH RAM INDONESIA (YBH RI) berhak memutus dan atau menghentikan secara sepihak pemberian layanan bantuan hukum, baik dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, apabila penerima layanan bantuan hukum melanggar syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh YBH RAM INDONESIA (YBH RI).

NB: untuk lebih jelasnya silahkan datang kekantor kami pada jam dan hari kerja. Terimakasih