KASUS PHK YOGYAKARTA 2019: KEMBALI MERUGIKAN PEKERJA AKIBAT PASAL 81 UU PPHI DENGAN PENJELASAN YANG ‘CUKUP JELAS’

Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang banyak merugikan pekerja sering di nilai sebelah mata oleh berbagai pihak. Misalnya, buruh atau pekerja sering dinilai sebagai hambatan bagi perusahaan ketika perusahaan berada dalam suatu masalah. Padahal perusahaanlah yang sebenarnya paling membutuhkan buruh/pekerja untuk menyelesaikan segala produksi dan pekerjaan dalam suatu perusahaan. Sudah setahun ini, kasus Arifin yang telah di PHK oleh PT. PEKSI GUNARAHARJA (PT. PG),  belum kunjung menuai titik terang. Arifin tidak pernah menyangka akan diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan tanpa alasan yang jelas. Menurut PT PG, ia di PHK karena…

Read More

HAK-HAK ISTRI KETIKA CERAI

HAK ISTRI.LBH.com – Perceraian yang terjadi antara suami istri tidak secara otomatis menghilangkan hubungan dan kewajiban suami kepada si istri. Pasca perceraian, mantan istri masih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami, berupa: Nafkah Anak Nafkah Terutang Nafkah Iddah NAFKAH ANAK. Apabila terdapat anak yang belum mencapai usia 21 tahun pasca cerai, sedangkan mantan istri menjadi pemegang hadhanah atau hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan, maka mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah anak kepada mantan istri. Besaran nafkah anak yang diberikan pada umumnya sebesar 1/3 dari penghasilan pihak…

Read More

LATEST CORRUPTION NEWS 2019: THE GOVERNMENT WASN’T SERIOUS ABOUT FIGHTING CORRUPTION

By: Nurul Qisthy C., SH CorruptionNews.com – The revision on Law Number 30, 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK) was suddenly approved in a discussion at the plenary meeting on Thursday (9/5/2019). Political Corruption Division Coordinator of Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz said, “The revision of the KPK Law which was quietly discussed, was a systematic effort to weaken the KPK, starting with the selection process of the KPK leadership. Several parties even took action as demands regarding the selection process for the KPK leadership candidates and the…

Read More
× Apa yang bisa kami bantu?